go green
Recent Issues Bubarkan HTI Melalui Pengadilan, Sikap Pemerintah Diapresiasi Bubarkan HTI Melalui Pengadilan, Sikap Pemerintah Diapresiasi

10 Mei 2017, 11:13:27

JAKARTA - Pemerintah resmi bersikap membubarkan organisasi masyarakat (ormas) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) melalui mekanisme peradilan.

Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan (PSPK) Universitas Padjajaran, Muradi mengapresiasi langkah pemerintah membubarkan ormas yang dinilai anti Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pancasila itu.


"Saya kira langkah pemerintah sudah tepat meski sedikit telat. Ini kebijakan yang bisa jadi rujukan publik berkaitan dengan kelompok-kelompok anti Pancasila dan NKRI," kata Muradi melalui keterangan tertulis kepada Okezone, Senin (8/5/2017).

Pembubaran melalui mekanisme peradilan yang ditempuh pemerintah menurut Muradi sangat tepat. Sebab Indonesia adalah negara demokratis.

"Langkah pembubaran memang selayaknya diuji dalam peradilan yang adil dengan kata lain, pemerintah tetap memberikan hak jawab bagi HTI untuk menjelaskan posisi kelembagaan mereka pada proses peradilan terbuka," katanya.

Sehingga, lanjut Muradi putusan peradilan bersifat tetap bagi pelarangan dan pembubaran HTI tidak akan mencederai demokrasi. "Khususnya hak publik dalam berkumpul, berserikat, yang mana dalam konstitusi juga secara tegas diatur. Jikapun memang HTI tidak sejalan dengan hakikat NKRI dan Pancasila tetap dibuktikan dalam pengadilan," paparnya.

Langkah ke depan, Muradi menyarankan pemerintah juga mereview sejumlah lembaga yang didirikan dengan basis ideologi yang anti Pancasila dan mempertanyakan hakikat bernegara. "Dengan begitu langkah ini menjadi komprehensif dan tidak tebang pilih. Termasuk di dalamnya mengkaji betul penggunaan rumah ibadah untuk kegiatan politik," tukasnya.

print  word  pdf

 

Narotama News & Events
Seminar Masa Depan Berkumpul dan Berserikat dalam UU Ormas Seminar Masa Depan Berkumpul dan Berserikat dalam UU Ormas

16 November 2017, 01:30:27

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas) menjadi Undang-Undang melalui Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/10/2017). Namun pengesahan Perppu Ormas menjadi UU Ormas tersebut masih terjadi pendapat yang pro dan kontra baik oleh anggota fraksi di DPR maupun masyarakat. Fakultas Hukum Universitas Narotama (UNNAR) menyikapi pendapat pro dan kontra tersebut dengan menyelenggarakan seminar `Masa Depan Berkumpul dan Berserikat dalam Undang-Undang Organisasi Masyarakat` yang berlangsung di Conference Hall UNNAR pada Senin, 13 November 2017. Narasumber adalah Prof. Yuzuru Shimada (Graduate School of International Development, Nagoya University, [...]

Selengkapnya        print  word  pdf

Dukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Menaker Adakan Pelatihan Usaha Dukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Menaker Adakan Pelatihan Usaha
17 Oktober 2017, 04:27:57

Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri mengajak seluruh dunia usaha lebih optimal memberdayakan masyarakat, dengan memberikan pelatihan dan pengembangan kewirausahaan. Pelatihan kewirausahaan dapat membantu perkembangan bisnis pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah .....
     
  • Dinilai Tak Optimal, Dana Desa Ternyata Belum Menyentuh Warga Pelosok
  • Mati Suri! 103 Koperasi Segera Ditutup
  • Terungkap! Penggunaan Pupuk Berlebihan Penyebab Mahalnya Harga Beras di RI
  • Harga Pangan Hari Ini, Bawang Putih Dijual Rp55.781/Kg
  • Harga Ayam Kembali Jatuh karena Pasokan Melimpah
  • ....... Berita Lainnya
  •             www.narotama.ac.id

    Calculating page load time...