go green
Recent Issues

Jokowi Teken UU Sisnas Iptek, Peneliti Asing Ilegal Dihukum 2 Tahun Penjara

Jokowi Teken UU Sisnas Iptek, Peneliti Asing Ilegal Dihukum 2 Tahun Penjara

22 Agustus 2019, 09:00:01

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekan UU Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas Iptek). UU ini sempat disebut Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri sebagai terobosan Indonesia dalam bidang sains.

Dalam salinan UU yang didapat detikcom, Selasa (20/8/2019), UU itu diteken Jokowi pada 13 Agustus 2019 dan diberi Nomor 11 Tahun 2019. UU itu berisi 100 Pasal, termasuk sanksi administrasi dan sanksi pidana.
"Salah satu yang sangat fundamental dan perlu reorientasi adalah anggapan bahwa masalah ilmu pengetahuan dan teknologi, merupakan permasalahan teknologi yang berkaitan dengan ekonomi. Padahal, sesungguhnya penguatan Sisnas Iptek adalah permasalahan ekonomi yang butuh dukungan teknologi untuk memecahkannya. Kemajuan ekonomi sangat tergantung pada kinerja Sisnas Iptek," demikian bunyi penjelasan umum UU itu.

Oleh sebab itu, anggaran penelitian bersumber dari:
1. APBN.
2. APBD.
3. Dana abadi penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan untuk menghasilkan invensi dan inovasi.
4. Badan Usaha.
5. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. "Dana abadi bersumber dari anggaran pendapatan dan belanda negara, dapat berasal dari alokasi anggaran pendidikan, atau pun alokasi nonanggaran pendidikan," demikian bunyi pasal 62 ayat 3.

Bagi orang asing yang melakukan penelitian tanpa izin, dipidana denda maksimal Rp 4 miliar. Selain itu, juga bisa ditambah larangan penelitian di Indonesia dalam waktu lima tahun. Bagi peneliti yang mengambil contoh spesimen Indonesia tanpa izin dan dibawa ke luar negeri, dapat dipidana penjara 2 tahun atau denda maksimal Rp 2 miliar.

UU juga ancaman penelitian yang menyebabkan kerusakan benda, luka hingga mati.
"Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan orang mati, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun atau pidana denda paling banyak Rp 7 miliar," demikian bunyi pasal 95 ayat 4.




Sumber: Detik.Com

print  word  pdf

 

Narotama News & Events
Pelantikan Pengurus IKANOTAMA Periode 2019-2021 Pelantikan Pengurus IKANOTAMA Periode 2019-2021

23 September 2019, 07:04:36

Ikatan Alumni Program Studi Magister Kenotariatan (Prodi MKn) Universitas Narotama (IKANOTAMA) telah menetapkan struktur kepengurusan untuk periode 2019-2021. Pelantikan Pengurus IKANOTAMA Periode 2019-2021 dilakukan oleh Kaprodi MKn UNNAR Dr. Habib Adjie, SH, M.Hum yang berlangsung di Conference Hall pada Kamis, 19 September 2019. Pergantian pengurus IKANOTAMA dari Abdul Hamid, SH, MKn (ketua periode 2017-2019) kepada Rino Arief Rachman, SH, MH, ....Selengkapnya

print    word   pdf

Public News

Kiat Pilih Saham untuk Mahar Pernikahan
23 September 2019, 09:00:00

Kiat Pilih Saham untuk Mahar Pernikahan Jakarta -- Penyerahan mahar kerap menjadi bagian tak terpisahkan dari upacara pernikahan. Seiring perkembangan zaman, bentuk mahar yang diserahkan kepada mempelai wanita kian beragam, salah satunya berupa saham. Perencana keuangan dari .....

Facebook Sebut Bantu Pemerintah Soal Aturan Privasi Data
20 September 2019, 09:00:00

Facebook Sebut Bantu Pemerintah Soal Aturan Privasi Data

Manajer Kampanye Kebijakan untuk FacebookIndonesia, Noudhy Valdryno mengatakan pihaknya bakal terus bekerjasama dengan kementerian terkait untuk segera menetapkan aturan soal keamanan dan privasi data. "Tentunya terus kita bekerjasama, kita menghormati .....