go green
Recent Issues

Kominfo Telisik Potensi Sanksi Pidana RUU Data Pribadi

Kominfo Telisik Potensi Sanksi Pidana RUU Data Pribadi

13 Agustus 2019, 09:00:54

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) sedang membahas sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada pelaku pelanggar Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP).
"PDP nanti akan ada pertemuan lagi. Ini masih ada masalah menyangkut pidana. Pidana ini ternyata dievaluasi lagi, dibahas ulang dalam waktu dekat. Masalah lain sudah beres, terkait pidananya aja," ujar Dirjen Aplikasi Informatika Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan kepada awak media di Museum Nasional, Jakarta, Senin (12/8).

Terkait sanksi pidana pasal RUU PDP yang dijatuhkan lebih tinggi dibanding pasal yang lain, Semuel menyebut pasal terkait pencurian data pribadi. Pelaku bakal dijatuhi hukuman pidana setidaknya 10 tahun.

Namun, Kemenkominfo tidak menyebutkan secara pasti berapa jumlah denda yang akan dikenakan.
"Kalau denda itu tinggi, misalkan data kamu dipakai orang lain terus dicuri wah itu 10 tahun. Kalau orang datanya dicuri terus digunakan orang lain kan sama saja kita membunuh orang itu," jelas Semuel.
Kendati demikian, Anggota Komisi I DPR RI Jerry Sambuaga menyatakan RUU PDPterancam tidak selesai dibahas tahun ini. Hal ini terkait akan habisnya periode jabatan anggota Komisi I 2014-2019.

Menurut Jerry kedua RUU ini sudah dimasukkan di Senayan dan seharusnya selesai dibahas pada tahun ini. Namun, kemungkinan pembahasan akan molor dan tidak selesai tahun ini.
Lebih lanjut dia mengatakan RUU PDP itu dapat kembali dibahas diperiode Komisi I DPR 2019-2024. Namun menurut Jerry pembahasan tidak bisa dilakukan secara otomatis. Tapi, rancangan undang-undang tersebut harus diusulkan kembali oleh pemerintah atau Komisi 1 DPR.
Oleh karena itu, Jerry menghimbau kepada masyarakat untuk terus mendorong anggota Komisi 1 DPR RI periode 2019-2024 terpilih guna membahas RUU Perlindungan Data Pribadi dan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber.





Sumber: CnnIndonesia

print  word  pdf

 

Narotama News & Events
Pelantikan Pengurus IKANOTAMA Periode 2019-2021 Pelantikan Pengurus IKANOTAMA Periode 2019-2021

23 September 2019, 07:04:36

Ikatan Alumni Program Studi Magister Kenotariatan (Prodi MKn) Universitas Narotama (IKANOTAMA) telah menetapkan struktur kepengurusan untuk periode 2019-2021. Pelantikan Pengurus IKANOTAMA Periode 2019-2021 dilakukan oleh Kaprodi MKn UNNAR Dr. Habib Adjie, SH, M.Hum yang berlangsung di Conference Hall pada Kamis, 19 September 2019. Pergantian pengurus IKANOTAMA dari Abdul Hamid, SH, MKn (ketua periode 2017-2019) kepada Rino Arief Rachman, SH, MH, ....Selengkapnya

print    word   pdf

Public News

Kiat Pilih Saham untuk Mahar Pernikahan
23 September 2019, 09:00:00

Kiat Pilih Saham untuk Mahar Pernikahan Jakarta -- Penyerahan mahar kerap menjadi bagian tak terpisahkan dari upacara pernikahan. Seiring perkembangan zaman, bentuk mahar yang diserahkan kepada mempelai wanita kian beragam, salah satunya berupa saham. Perencana keuangan dari .....

Facebook Sebut Bantu Pemerintah Soal Aturan Privasi Data
20 September 2019, 09:00:00

Facebook Sebut Bantu Pemerintah Soal Aturan Privasi Data

Manajer Kampanye Kebijakan untuk FacebookIndonesia, Noudhy Valdryno mengatakan pihaknya bakal terus bekerjasama dengan kementerian terkait untuk segera menetapkan aturan soal keamanan dan privasi data. "Tentunya terus kita bekerjasama, kita menghormati .....