go green
Recent Issues

Uni Eropa Tunggu Implementasi Hasil KTT ASEAN soal Myanmar

Uni Eropa Tunggu Implementasi Hasil KTT ASEAN soal Myanmar

08 Mei 2021, 09:00:00

Jakarta -- Uni Eropa mengaku menantikan pelaksanaan lima konsensus ASEAN untuk penyelesaian krisis pasca kudeta di Myanmar.

Lima konsensus itu merupakan hasil dari pertemuan pemimpin negara Asia Tenggara dalam KTT yang digelar di Jakarta akhir April lalu.

"Kami menantikan implementasi cepat dari lima poin konsensus yang disetujui para pemimpin," kata Duta Besar Uni Eropa untuk ASEAN Igor Driesmans dalam konferensi pers via daring, Jumat (7/5).

Dalam KTT pada Sabtu (24/4), 10 negara ASEAN, termasuk Myanmar, sepakat menetapkan lima poin konsensus terkait krisis di negara tersebut.

Adapun lima konsensus itu yakni; kekerasan di Myanmar harus segera dihentikan, harus ada dialog konstruktif mencari solusi damai, ASEAN akan memfasilitasi mediasi, ASEAN akan memberi bantuan kemanusiaan melalui AHA Centre, dan akan ada utusan khusus ASEAN ke Myanmar

"Kami akan melihat pemimpin dan utusan khusus yang berjanji akan ke Myanmar untuk terlibat langsung dalam dialog konstruktif dengan pihak terkait," ujar Igor.

Menurut dia, Uni Eropa siap membantu menjalankan rencana itu jika dibutuhkan

Kudeta yang terjadi di Myanmar pada 1 Februari lalu menjadi sorotan pihak internasional

Meski ASEAN sudah menggelar pertemuan para petinggi, dan pemimpin kudeta Jenderal Aung Hlaing menyetujui untuk mengakhiri kekerasan, namun hingga hari ini korban tewas terus bertambah.

Hal itu pula menjadi sorotan Igros. Ia mempertanyakan bagaimana Uni Eropa akan melibatkan diri dalam mencari solusi krisis di Myanmar.

Misalnya, dengan menggelar pertemuan untuk menyampaikan hal apa saja yang sangat dibutuhkan orang-orang Myanmar.

"Saya pikir, kita semua tahu bahwa situasi di Myanmar bagi banyak orang, semakin hari, semakin buruk. Jadi kami sangat berharap untuk bekerja sama," ujar Igras.

Sebagai upaya agar militer Myanmar menghentikan kudeta dan tindak kekerasannya, Uni Eropa telah menjatuhkan sanksi kepada sepuluh pejabat junta militer dan dua perusahaan konglomerat yang terkait dengan militer.

Dua perusahaan itu adalah Myanmar Economic Corporation (MEC) dan Myanmar Economic Holdings Ltd (MEHL) yang mendominasi sektor perdagangan, alkohol, rokok, dan kebutuhan sehari-hari.

Sementara itu, sepuluh pejabat junta militer yang menjadi target sanksi sebagian besar merupakan anggota Dewan Administrasi Negara. Mereka dianggap bertanggung jawab atas kerusakan demokrasi di Myanmar.

Meski mendapat sejumlah sanksi junta militer tampak tak gentar. Karena itu, Duta Besar Myanmar untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Kyaw Moe Toen meminta Amerika Serikat menargetkan sanksi untuk perusahaan minyak dan gas Myanmar yang dikelola negara dan bank milik negara.

Pada Selasa (4/5) lalu, Kyaw menyampaikan kepada Komite Urusan Luar Negeri bahwa selain bank Myawaddy dan Innwa yang dikelola militer, AS juga harus memberikan sanksi kepada Bank Perdagangan Luar Negeri Myanmar (MFTB) milik negara dan Perusahaan Minyak dan Gas Myanmar (MOGE).

Sumber cnnindonesia.com

print  word  pdf

 

Narotama News & Events
Rapat Penyusunan Kurikulum dan Implementasi Merdeka Belajar – Kampus Merdeka Rapat Penyusunan Kurikulum dan Implementasi Merdeka Belajar – Kampus Merdeka

08 Juni 2021, 13:51:46

Sejak Rabu (2/6/2021), suasana Ruang Rapat Gedung D Universitas Narotama (UN) Surabaya selalu terlihat banyak orang beraktivitas. Mereka secara marathon sedang menyusun Kurikulum dan Implementasi Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) untuk semua program studi (prodi) yang ada di lingkungan Universitas Narotama. Kegiatan yang dipimpin oleh Rektor Dr. Ir. H. Sri Wiwoho Mudjanarko, ST, MT, IPM ini melibatkan berbagai unit ....Selengkapnya

print    word   pdf

Public News

Nestapa Penyidik KPK, Tak Lolos TWK Kini Disidang Etik Dewas
14 Juni 2021, 09:00:00

Nestapa Penyidik KPK, Tak Lolos TWK Kini Disidang Etik Dewas Jakarta -- Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menangani kasus dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) Covid-19, M. Praswad Nugraha berhadapan dengan Dewan Pengawas (Dewas) KPK terkait laporan dugaan pelanggaran etik. Praswad .....

Kominfo Jelaskan Nasib TV Lokal Saat Pindah ke Siaran Digital
14 Juni 2021, 09:00:00

Kominfo Jelaskan Nasib TV Lokal Saat Pindah ke Siaran Digital Jakarta -- Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menjelaskan soal nasib stasiun televisi lokal saat pemerintah sepenuhnya mengalihkan seluruh siaran analog menjadi siaran digital atau Analog Switch Off (ASO). Juru bicara Kominfo .....

Kemendikbud Serahkan Pemda Atur Guru Mengajar di Sekolah
11 Juni 2021, 09:00:04

Kemendikbud Serahkan Pemda Atur Guru Mengajar di Sekolah Jakarta, -- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) menyerahkan kepada pemerintah daerah untuk mengatur siapa saja guru yang dapat mengajar pada pembelajaran tatap muka disekolah. Hal ini menyusul permintaan .....