go green
Recent Issues

KPK Minta Ada Mata Kuliah Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi

KPK Minta Ada Mata Kuliah Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi

22 Mei 2019, 09:00:00

KPK berharap pendidikan antikorupsi bisa diterapkan di jenjang perguruan tinggi. KPK meminta pendidikan antikorupsi dijadikan sebagai mata kuliah di perguruan tinggi.
"Kami berharap pendidikan antikorupsi ini dilakukan bersama-sama seluruh pihak. Serendah-rendahnya sebagai insersi, kemudian sebagai mata kuliah pilihan dan setinggi-tingginya sebagai mata kuliah wajib," ujar Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (15/5/2019).

Hal itu dia sampaikan dalam acara pertemuan dengan sejumlah jajaran Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Ditjen Belmawa) Kemristekdikti, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Ditjen Pendis) Kemenag, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) se-Indonesia, Koordinatorat Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (Kopertais) se-Indonesia, Ketua Forum Rektor Indonesia, Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI), serta Rektor dari sejumlah perguruan tinggi.

Menurut Laode, mata kuliah antikorupsi itu bisa dimasukkan di semester awal, tengah, ataupun akhir. Ia juga berharap pendidikan antikorupsi di kampus itu bukan sekadar teori semata, melainkan harus disertai dengan keteladanan.
"Pendidikan antikorupsi itu gampang secara teori, tapi sulit untuk dilakukan kalau sekitar kita sulit menerimanya. Apalagi kalau diri kita sendiri masih mentolerir hal tersebut," kata Laode.

Senada dengan Laode, pimpinan KPK yang lain, Basaria Pandjaitan, meminta implementasi pendidikan antikorupsi tak hanya sekadar sosialisasi. Ia berharap pihak perguruan tinggi melalukan tindakan-tindakan yang nyata berkaitan dengan perilaku antikorupsi.
"Misalnya, bagaimana supaya mahasiswa tidak mendapatkan nilai dengan cara-cara korupsi. Jadi tata kelola di dalam kampus harus benar-benar baik, termasuk para pengajarnya," tambah Basaria.
Basaria menyebut dalam penerapan pendidikan antikorupsi kemungkinan akan mengalami sejumlah kesulitan. Kesulitan itu disebut Basaria dari tenaga pendidik yang `tidak bersih`.
"Karenanya, para pendidik harus bersih dulu sehingga, ketika mendidik, tanpa diminta pun mahasiswa akan mengikuti, " ujarnya.

Dalam acara itu, KPK mendapatkan masukan dari segenap pihak terkait penyelenggaraan pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi. Masukan tersebut terkait regulasi.
Bahwa regulasi merupakan hal yang mutlak disiapkan sejak awal. Sebab, persiapan teknis terkait penyelenggaraan membutuhkan payung hukum, seperti menyiapkan tenaga pengajar dan menyusun silabus perkuliahan.
Karena itu, KPK mendorong Kemristekdikti segera menerbitkan Permenristekdikti dan Keputusan Menteri Agama tentang implementasi pendidikan antikorupsi. Bila hal tersebut dirasa membutuhkan waktu yang lama, KPK juga menyarankan dilakukan secara paralel pada level direktorat jenderal dengan mengeluarkan surat edaran Dirjen Pendis Kemenag terkait penerapan pendidikan antikorupsi.


Sumber: Detik.Com

print  word  pdf

 

Narotama News & Events
ITN Malang Lakukan Studi Banding ke Universitas Narotama ITN Malang Lakukan Studi Banding ke Universitas Narotama

22 Juni 2019, 06:30:07

Menindaklanjuti adanya Nota Kesepakatan Bersama (Memorandum of Agreement/MoA) yang telah ditantangani pada 13 April 2019. Delegasi Institut Teknologi Nasional (ITN) Malang yang dipimpin oleh Rektor Dr. Ir. Kustamar, MT melakukan kunjungan studi banding ke Universitas Narotama (UNNAR), Sabtu (22/6/2019). Rombongan diterima langsung oleh Rektor UNNAR Dr. Arasy Alimudin, SE, MM dan jajaran struktural bertempat di Conference Hall Gedung C. Rektor UNNAR ....Selengkapnya

print    word   pdf

Public News

Kecam Sanksi Baru, Iran Sebut Sulit Dialog dengan AS
25 Juni 2019, 09:00:51

Kecam Sanksi Baru, Iran Sebut Sulit Dialog dengan AS Iran mengecam sanksi baru yang diterapkan Amerika Serikat, terutama karena kali ini menargetkan Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei. Mereka menganggap Negeri Paman Sam tidak memiliki rasa hormat terhadap hukum internasional. Duta .....

Ribuan Karyawan KAI Ancam Mogok Kerja
25 Juni 2019, 09:00:09

Ribuan Karyawan KAI Ancam Mogok Kerja Palembang -- Ribuan karyawan PT Kereta Api Indonesia (Persero) mengancam bakal mogok kerja. Mereka mendesak direksi mencabut peraturan terkait pernikahan antarpegawai yang dinilai melanggar hak asasi manusia. Serikat Pekerja Kereta .....

Tantang Snapdragon 730, Huawei Hadirkan Kirin 810
25 Juni 2019, 09:00:09

Tantang Snapdragon 730, Huawei Hadirkan Kirin 810 Bersamaan dengan kehadiran ponsel Nova 5, Huaweimemperkenalkan chip smartphone menengah anyar dengan nama Kirin 810. Keistimewaannya adalah, Kirin 710 adalah satu-satunya prosesor di segmen middle dengan proses manufaktur 7nm. SoC Kirin .....