go green
Recent Issues

Lulusan SMK Banyak Jadi Pengangguran, Pendidikan Vokasi akan Digalakkan

Lulusan SMK Banyak Jadi Pengangguran, Pendidikan Vokasi akan Digalakkan

18 Mei 2019, 09:00:04

Banyak lulusan SMK jadi pengangguran. Jumlahnya bahkan mendominasi angka pengangguran. Untuk mengatasi masalah itu, pemerintah berencana membuka lebar-lebar pintu pendidikan vokasi atau pendidikan untuk keahlian terapan dari D1 hingga D4.

Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Agus Sartono, menjelaskan hal ini dalam jumpa pers di Kantor Kemenko PMK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (13/5/2019).

Data BOS menunjukkan bahwa persentase lulusan SMK yang menganggur menempati urutan teratas dalam data pengangguran. Setiap tahun, SMK menghasilkan lulusan sekitar 1,4 juta orang. Bila ditambah dengan lulusan SMA, maka jumlahnya menjadi 3,5 juta. Padahal perguruan tinggi hanya mampu menampung sekitar 1,8 juta lulusan SMA/SMK saja.

Sisanya, mereka akan masuk ke pasar tenaga kerja. Alhasil, pasar tenaga kerja didominasi oleh lulusan SMA.
"Jadi 90% angkatan kerjanya maksimum pendidikannya cuman tingkat SMA/SMK. Kalau angkatan kerja kita mayoritas adalah lulusan SMA/SMK maka produktifitas nasional kita lebih rendah dibandingkan negara maju yang pendidikannya S1," kata dia.

Untuk meningkatkan angka penyerapan pendidikan vokasi terhadap lulusan SMK, maka jumlah politeknik akan ditambah. Saat ini kapasitas politeknik dan sekolah vokasi sekitar 975 ribu atau kurang dari 325 mahasiswa per tahun. Pembangunan politeknik baru direncanakan di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi untuk memudahkan kegiatan magang dan mobilitas siswanya.

Pemerintah menyusun rencana peningkatan kapasitas politeknik pada 2020-2024 dengan dua skenario. Pertama, skenario moderat yakni peningkatan 150% dengan biaya antara Rp 11,4 triliun hingga Rp 28,5 triliun. Kedua, skenario optimis yakni peningkatan 250% dengan biaya antara Rp 30 triliun sampai Rp 75 triliun.
"Kita belajar dari negara-negara maju bahwa jumlah poltek dan vokasi ini berimbang dengan perguruan tinggi umum. Nah di kita masih kecil sekali (jumlahnya)," kata Agus.

Selain itu, ada peningkatan kualitas SDM melalui Balai Latihan Kerja (BLK). Solusi berikutnya adalah jalur revitalisasi SMK. Konsep SMK industri sudah dikembangkan dua tahun belakangan ini. SMK industri adalah bentuk kerjasama Kementerian Pendidikan Kebudayaan dengan Kementerian Perindustriaan, melibatkan 885 industri.
"Nah ini outputnya akan mulai keluar tahun ini. Diharapkan nanti akan kelihatan di situ link and match-nya (dunia pendidikan dan dunia industri)," kata Agus.


Sumber: Detik.Com

print  word  pdf

 

Narotama News & Events
Tangis Haru Warnai Yudisium Pertama PG PAUD Universitas Narotama Tangis Haru Warnai Yudisium Pertama PG PAUD Universitas Narotama

18 September 2019, 06:03:29

Masruroh menangis haru saat mendengarkan ucapan selamat dari Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Narotama (UNNAR), Andini Dwi Arumsari, S.Psi.,M.Psi.,Psikolog saat penggelaran Yudisium, Sabtu (14/9/2019). Masruroh adalah peserta yudisium yang juga merupakan lulusan tertua dalam yudisium pertama Program Studi PG PAUD UNNAR. Semangatnya yang begitu besar untuk menyelesaikan studi, ia ungkapkan, adalah berkat Dekan dan jajaran dosen serta ....Selengkapnya

print    word   pdf

Public News

Bappebti Blokir 142 Situs Perusahaan Berjangka Ilegal
20 September 2019, 09:00:00

Bappebti Blokir 142 Situs Perusahaan Berjangka Ilegal Jakarta -- Kementerian Perdagangan melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) kembali memblokir 39 domain situs perusahaan berjangka komoditas ilegal. Dengan pemblokiran tersebut, hingga September 2019 ini, Bappebti sudah memblokir 142 .....

Facebook Sebut Bantu Pemerintah Soal Aturan Privasi Data
20 September 2019, 09:00:00

Facebook Sebut Bantu Pemerintah Soal Aturan Privasi Data

Manajer Kampanye Kebijakan untuk FacebookIndonesia, Noudhy Valdryno mengatakan pihaknya bakal terus bekerjasama dengan kementerian terkait untuk segera menetapkan aturan soal keamanan dan privasi data. "Tentunya terus kita bekerjasama, kita menghormati .....