go green
Recent Issues

Pengamat Tata Negara: Revisi UU MD3 Lebih Demokratis

Pengamat Tata Negara: Revisi UU MD3 Lebih Demokratis

11 Juli 2014, 09:00:21

JAKARTA - Pengamat Hukum Tata Negara Margarito Kamis menilai revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009, lebih demokratis.

Dalam revisi UU MD3 disebutkan bahwa ketua DPR tidak otomatis dijabat oleh kader dari partai pemenang Pemilu Legislatif (Pileg) 2014.

Menurut Margarito, hasil revisi UU MD3 tersebut berarti memberikan kesempatan bagi anggota yang tidak berasal dari partai pemenang pileg untuk menjadi Ketua DPR.

“Ini jauh lebih demokratis. Semua orang berhak menjadi ketua. Dengan (revisi) ini pula tidak mengabaikan atau menangguhkan hak anggota menjadi pemimpin (ketua),” katanya saat dihubungi Okezone, Kamis 10 Juli 2014 malam.

Sidang paripurna pengesahan revisi UU MD3 pada 8 Juli 2014 diwarnai walk out (WO) anggota Fraksi PDIP, Hanura, dan PKB. Pihak PDIP merasa dizalimi sebab hak mereka untuk merebut posisi ketua DPR dijegal.

PDIP merupakan partai pemenang Pileg 2014 dengan perolehan 18,95 persen suara. Disusul Partai Golkar 14,7 persen dan Partai Gerindra 11,81 persen.
(ton)

print  word  pdf

 

Narotama News & Events
LSP UNNAR Mengadakan Pelatihan Asesor Kompetensi LSP UNNAR Mengadakan Pelatihan Asesor Kompetensi

17 Januari 2020, 01:18:14

Lembaga Sertifikasi Profesi Universitas Narotama (LSP UNNAR) mengawali kegiatan di tahun 2020 dengan mengadakan pelatihan asesor kompetensi. LSP UNNAR sebagai lembaga setifikasi profesi berlisensi dan kepanjangan tangan dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) menyelenggarakan pelatihan di Favehotel Mex Surabaya, pada tanggal 13- 17 Januari 2020. Kegiatan ini bertujuan adanya penambahan jumlah asesor kompetensi yang terlisensi nasional selaras dengan visi-misi BNSP ....Selengkapnya

print    word   pdf

Public News