go green
Recent Issues

DKI Mengaku Kesusahan Tangani Aset yang Dikelola Swasta

DKI Mengaku Kesusahan Tangani Aset yang Dikelola Swasta

26 Mei 2019, 09:00:01

Jakarta -- Kepala Inspektorat DKI Jakarta Michael mengakui pemerintah provinsi memang masih kesulitan mencatat pengelolaan aset yang masih dipegang swasta hingga kini. Persoalan besarnya, kata Michael, yang paling utama adalah menelusuri catatan aset yang telah lama dikuasai swasta.

"Kadang kalau pengembang sudah susah dicari ini dari tahun 1971. Saya pernah telusuri dari 2012, kadang dokumen Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) nya sudah tidak ada. Pengembangnya juga sudah tidak ada," kata Michael di DPRD DKI Jakarta, Rabu (15/5).

Itu diutarakan Michael menyikapi temuan dalam laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal pencatatan aset DKI Jakarta terutama yang masih diduduki swasta. Temuan itu tercatat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) DKI tahun 2018.

Guna membantu penelusuran aset tahun lama dikelola swasta, Michael mengatakan DKI sudah membentuk Majelis Aset. Dari Majelis Aset akan memutuskan apakah aset tersebut milik DKI, dan berapa taksiran dari aset itu.

"Nanti ini kita tetapkan di majelis penetapan status aset. Kalau pengembang sudah Enggak ada kan fasos fasum ini dibutuhkan masyarakat harus diperbaiki dipelihara. Nah nanti Kita ambil alih saja lewat berita acara kalau memang pengembang tidak ada," ujarnya.

Selain itu, ada pula pekerjaan rumah lain Pemprov DKI seperti menagih fasilitas umum dan sosial yang menjadi kewajiban swasta.

Oleh karena itu, kata Michael, hingga kini pihaknnya masih belum bisa membeberkan jumlah aset yang menjadi hak DKI. Meski begitu, Michael, menyatakan sudah ada pengkategorian hal-hal yang masuk dalam aset milik DKI untuk membantu penelusuruan pencatatan.

"Harus dinilai dulu. Makanya dalam laporan keuangan kita disclosure dulu. BPK lihatnya apakah semuanya sudah diungkap, bagaimana penagihan, apakah ada yang tidak ditagih, susbtansi penyajian laporannya," tutur Michael.

Terkait hal tersebut, Michael mengatakan untuk penanganan terdekat, Pemprov DKI sudah menyerahkan kasus aset yang berhubungan dengan fasus dan fasom ke masing-masing wali kota. Setelah penagihan, wali kota akan meneruskan ke masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

"Sekarang penagihan di wali kota. Supaya lebih cepat. Ketika sudah ada Berita Acara baru diserahkan ke BPAD. Nah, nanti ketika Wali Kota sudah tagih langsung diberikan ke SKPD terkait," ujar Michael.

Sumber : cnnindonesia.com

print  word  pdf

 

Narotama News & Events
Pelantikan Pengurus IKANOTAMA Periode 2019-2021 Pelantikan Pengurus IKANOTAMA Periode 2019-2021

23 September 2019, 07:04:36

Ikatan Alumni Program Studi Magister Kenotariatan (Prodi MKn) Universitas Narotama (IKANOTAMA) telah menetapkan struktur kepengurusan untuk periode 2019-2021. Pelantikan Pengurus IKANOTAMA Periode 2019-2021 dilakukan oleh Kaprodi MKn UNNAR Dr. Habib Adjie, SH, M.Hum yang berlangsung di Conference Hall pada Kamis, 19 September 2019. Pergantian pengurus IKANOTAMA dari Abdul Hamid, SH, MKn (ketua periode 2017-2019) kepada Rino Arief Rachman, SH, MH, ....Selengkapnya

print    word   pdf

Public News

Kiat Pilih Saham untuk Mahar Pernikahan
23 September 2019, 09:00:00

Kiat Pilih Saham untuk Mahar Pernikahan Jakarta -- Penyerahan mahar kerap menjadi bagian tak terpisahkan dari upacara pernikahan. Seiring perkembangan zaman, bentuk mahar yang diserahkan kepada mempelai wanita kian beragam, salah satunya berupa saham. Perencana keuangan dari .....

Facebook Sebut Bantu Pemerintah Soal Aturan Privasi Data
20 September 2019, 09:00:00

Facebook Sebut Bantu Pemerintah Soal Aturan Privasi Data

Manajer Kampanye Kebijakan untuk FacebookIndonesia, Noudhy Valdryno mengatakan pihaknya bakal terus bekerjasama dengan kementerian terkait untuk segera menetapkan aturan soal keamanan dan privasi data. "Tentunya terus kita bekerjasama, kita menghormati .....