go green
Recent Issues

Kemenkes Akan Autopsi Verbal Usut Kematian Petugas KPPS

Kemenkes Akan Autopsi Verbal Usut Kematian Petugas KPPS

23 Mei 2019, 09:00:00

Jakarta -- Menteri Kesehatan Nila Moeloek menyebut pemerintah bakal melakukan autopsi verbal kepada petugas Kelompok Penyelenggaran Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal semasa bertugas di Pemilu 2019. Autopsi verbal dilakukan bersama tim independen dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.

"Autopsi verbal, bukan autopsi forensik. Artinya ini dilakukan, penyebab kematian ditanyakan kepada keluarga dan orang-orang sekitar di mana kami dapatkan," kata Nila usai rapat bersama di Kantor Staf Kepresidenan, Jakarta, Selasa (14/5).

Nila menggarisbawahi autopsi verbal tersebut dilakukan terhadap petugas KPPS yang meninggal di luar rumah sakit. Nila menyatakan autopsi verbal merupakan salah satu hal yang dilakukan untuk mengetahui penyebab kematian petugas KPPS usai bertugas pada 17 April.

Menurut Nila, data tersebut nanti dikumpulkan pihaknya bersama tim dari FK UI dan AIPKI. "Autopsi verbal diagnosisnya 80 persen tepat," ujarnya.

Nila mengatakan dari data Komisi Pemilihan Umum (KPU) jumlah petugas KPPS yang meninggal sebanyak 485 orang. Sementara petugas KPPS yang menderita sakit usai menjalankan tugasnya sebanyak 10.997 orang.

Ia pun mengaku sudah meminta jajaran dinas kesehatan melakukan audit medik. Menurut dia, audit medik dilakukan terhadap petugas KPPS yang sempat dirawat, lalu meninggal di rumah sakit.

"Kematian yang terjadi di rumah sakit sebesar 39 persen ini kami melakukan audit medik dan sudah terkumpul data dari 25 provinsi," ujarnya.

Lebih lanjut, Nila menyebut kematian petugas KPPS terbanyak terjadi di Jawa Barat, kemudian diikuti Jawa Timur dan Jawa Tengah. Sementara petugas KPPS yang jatuh sakit terbanyak di wilayah DKI Jakarta dan Banten.

Melihat dari sisi umur, kata Nila, sebanyak 54 persen petugas KPPS yang meninggal berusia di atas 50 tahun, bahkan mencapai 70 tahun. "Jadi artinya memang yang meninggal kebanyakan yang usia tua, walaupun ada yang usia muda," tuturnya.

Diagnosis penyakit
Nila melanjutkan dari data audit medik dinas kesehatan sejumlah provinsi ditemukan penyakit yang menjadi penyebab kematian ratusan petugas KPPS. Menurut Nila, sebanyak 51 persen petugas KPPS meninggal disebabkan penyakit cardiovascular atau jantung, termasuk di dalamnya stroke dan infrag, ditambah hipertensi.

"Hipertensi yang emergency bisa menyebabkan kematian, kami masukkan dalam cardiovascular," ujarnya.

Selain itu, kata Nila kematian petugas KPPS juga disebabkan gagal pernapasan yang bisa karena asma. Kemudian sekitar 9 persen karena kecelakaan. Selain itu, ada juga karena gagal ginjal, diabetes, dan liver.

"Jadi dalam hal ini data belum sampai total. Kami tetap mendorong kepala dinas kesehatan mengumpulkan data tersebut. Ini yang disebut audit medik," ujarnya.

Sumber : cnnindonesia.com

print  word  pdf

 

Narotama News & Events
Fakultas Ilmu Komputer UNNAR Selenggarakan Lokakarya Manajemen Jaringan Fakultas Ilmu Komputer UNNAR Selenggarakan Lokakarya Manajemen Jaringan

15 Agustus 2019, 02:42:08

Fakultas Ilmu Komputer (FIK) Universitas Narotama (UNNAR) bekerjasama dengan Belajar Mikrotik yang menyediakan sarana praktek berupa perangkat Mikrotik menyelenggarakan lokakarya "Network Management" di laboratorium FIK, Rabu (14/8/2019). Kegiatan ini dengan instruktur Benediktus Anindito, S.Kom, M.MT (dosen FIK bidang keahlian jaringan komputer) yang didukung pula oleh Axelbit dan Kelompok Linux Arek Surabaya (KLAS). Lokakarya ini digelar sekaligus sebagai tindak lanjut dari ....Selengkapnya

print    word   pdf

Public News

Pedemo Kembali, Seluruh Penerbangan dari Hong Kong Dibatalkan
15 Agustus 2019, 09:00:35

Pedemo Kembali, Seluruh Penerbangan dari Hong Kong Dibatalkan

Otoritas BandaraHong Kong membatalkan seluruh penerbangan dari wilayah itu setelah demonstran kembali melumpuhkan bandara pada Selasa (13/8) sore. "Operasional Bandara Internasional Hong Kong sangat terganggu. Semua penerbangan keberangkatan telah dibatalkan," .....

Standar QR Code BI Resmi Berlaku Sabtu Kemarin
18 Agustus 2019, 09:00:56

Standar QR Code BI Resmi Berlaku Sabtu Kemarin Jakarta -- Bank Indonesia (BI) resmi memberlakukan standar pembayaran menggunakan kode unik dari bank sentral nasional bertajuk QR CodeIndonesia Standard (QRIS) mulai Sabtu (17/8) ini. Standar QR ini memungkinkan pembayaran .....

Jerat Mobil Berpolusi, Anies Rilis Aplikasi E-Uji Emisi
15 Agustus 2019, 09:00:35

Jerat Mobil Berpolusi, Anies Rilis Aplikasi E-Uji Emisi

Pemerintah Provinsi DKIJakarta meluncurkan aplikasi e-uji emisi. Aplikasi aplikasi mobile berbasis Android ini menyediakan database hasiluji emisi kendaraan yang bisa dicek secara online oleh pemilik kendaraan dan petugas. Gubernur DKI .....