go green
Recent Issues Tarik Ulur Pengesahan RUU Pemilu dan Krusialnya Presidential Threshold Tarik Ulur Pengesahan RUU Pemilu dan Krusialnya Presidential Threshold

22 Juni 2017, 09:00:37

JAKARTA Revisi Undang-Undang (RUU) Pemilu belum juga kelar karena ada beberapa isu yang pembahasannya belum ada titik temu di tingkat panitia khusus (pansus). Satu di antaranya adalah terkait ambang batas syarat pencalonan presiden alias presidential threshold.

Pemerintah masih ngotot harus ada presidential threshold 20 hingga 25 persen. Namun, beberapa fraksi menginginkan presidential threshold ditiadakan dalam UU mengingat Pemilu 2019 dilakukan serentak. Penerapan presidential threshold dinilai inskontitusional.

Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) di DPR RI Yandri Susanto mengatakan, angka nol persen untuk presidential threshold merupakan yang paling tepat diterapkan pada Pemilu 2019. Pasalnya Pemilu 2019 akan digelar serentak antara Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif.

Menurutnya, bila masih ada angka di presidential threshold, menurut Yandri akan membatasi partai politik baru atau partai politik lama yang tak ada di parlemen saat ini untuk mengajukan calon presiden atau wakil presiden di Pemilu 2019.

"Terus setiap peserta Pemilu bisa mengusung capres cawapres kalau pakai angka partai baru gimana. Atau partai lama yang enggak ada di parlemen bagaimana? Dan UU 1945 itu sudah jelas parpol atau gabungan parpol yang usung capres/cawapres. Lebih dari 3 calon ya enggak apa-apa," tuturnya.

Sementara Partai Gerindra juga masih konsisten menuntut presidential threshold ditiadakan dalam RUU Pemilu. Partai dipimpin Prabowo Subianto itu siap bermusyawarah dengan pemerintah dan parpol pendukungnya untuk mencari titik temu soal ambang batas pencalonan presiden.

"Gerindra masih tetap bagaimana disampaikan dalam musyawarah kita sepakat untuk mencari titik temu, sekalipun pemerintah masih di 20%, Gerindra masih di 0% terkait dengan presidential threshold," ujar Ketua DPP Partai Gerindra, Ahmad Riza Patria.

Riza menambahkan, untuk isu-isu lainnya, Gerindra akan menyesuaikan dengan sikap yang diambil pemerintah dan fraksi-fraksi lainnya di DPR RI. "Lain-lain Gerindra bisa menyesuaikan pemerintah, katanya yang lain (fraksi-fraksi) juga bisa menyesuaikan," tuturnya.

Pakar hukum tata negara, Margarito Kamis mengatakan, UU Pemilu berpotensi digugat ke Mahkamah Konstitusi jika memuat presidential threshold. Jika pemerintah ngotot ingin adanya presidential threshold maka sikap itu melanggar konstitusi.

"Ini salah, pemerintah melanggar konstitusi. Saya pastikan Mahkamah Konstitusi akan membatalkan (jika RUU Pemilu digugat)," tegasnya.

Pansus RUU Pemilu menunda pengambilan keputusan lima isu krusial termasuk presidential threshold di RUU Pemilu hingga 10 Juli 2017.

print  word  pdf

 

Narotama News & Events
Seminar Masa Depan Berkumpul dan Berserikat dalam UU Ormas Seminar Masa Depan Berkumpul dan Berserikat dalam UU Ormas

16 November 2017, 01:30:27

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas) menjadi Undang-Undang melalui Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/10/2017). Namun pengesahan Perppu Ormas menjadi UU Ormas tersebut masih terjadi pendapat yang pro dan kontra baik oleh anggota fraksi di DPR maupun masyarakat. Fakultas Hukum Universitas Narotama (UNNAR) menyikapi pendapat pro dan kontra tersebut dengan menyelenggarakan seminar `Masa Depan Berkumpul dan Berserikat dalam Undang-Undang Organisasi Masyarakat` yang berlangsung di Conference Hall UNNAR pada Senin, 13 November 2017. Narasumber adalah Prof. Yuzuru Shimada (Graduate School of International Development, Nagoya University, [...]

Selengkapnya        print  word  pdf

Dukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Menaker Adakan Pelatihan Usaha Dukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Menaker Adakan Pelatihan Usaha
17 Oktober 2017, 04:27:57

Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri mengajak seluruh dunia usaha lebih optimal memberdayakan masyarakat, dengan memberikan pelatihan dan pengembangan kewirausahaan. Pelatihan kewirausahaan dapat membantu perkembangan bisnis pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah .....
     
  • Dinilai Tak Optimal, Dana Desa Ternyata Belum Menyentuh Warga Pelosok
  • Mati Suri! 103 Koperasi Segera Ditutup
  • Terungkap! Penggunaan Pupuk Berlebihan Penyebab Mahalnya Harga Beras di RI
  • Harga Pangan Hari Ini, Bawang Putih Dijual Rp55.781/Kg
  • Harga Ayam Kembali Jatuh karena Pasokan Melimpah
  • ....... Berita Lainnya
  •             www.narotama.ac.id

    Calculating page load time...